PIKIRAN.CO, Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan, sebanyak 71,4 persen relawan uji klinis fase I vaksin nusantara mengalami gejala berupa kejadian tidak diinginkan (KTD). Data ini menjadi pertimbangan untuk tidak meloloskan uji klinis fase dua vaksin dendritik besutan dr Terawan Agus Putranto tersebut.
“Sebanyak 20 dari 28 subjek mengalami KTD, meskipun dalam grade 1 dan 2,” kata Penny melalui keterangan tertulis seperti dikutip CNNIndonesia.com pada Rabu (14/4/2021).
Dilaporkan, gejala KTD tersebut berupa nyeri, kemerahan, gatal, ruam, lemas, mual, demam, hipernatremi, peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN), dan peningkatan kolesterol.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Nyoto Widyoastoro, menyebut, gejala KTD tersebut masih tergolong umum terjadi pasca vaksinasi. Keluhan tersebut, menurutnya banyak muncul pula pasca suntikan vaksin COVID-19 jenis lain.
“Untuk gejala vaksin itu pasti kalau disuntikkan menyebabkan gejala. Kemudian suntikannya sendiri, itu juga bisa menyebabkan sakit. Itu kan gejala-gejala yang bisa diatasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, sebagaimana dikutip Detik.com pada Senin (19/4/2021).
Menurut Nyoto Widyoastoro gejala-gejala yang timbul memang dicatat untuk dilaporkan pada BPOM yang nantinya akan dinilai apakah penelitian vaksin layak diteruskan atau tidak. “Itulah yang akan dicatat. Efek samping itu akan dicatat kemudian dilaporkan pada pengampu jabatan. Dalam hal ini BPOM,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, RSPAD Gatot Soebroto disebut-sebut menyelenggarakan uji klinis fase dua vaksin Nusantara. Informasi tersebut disampaikan antara lain oleh sejumlah anggota DPR RI yang melakukan pengambilan darah sebagai prosedur uji klinik vaksin Nusantara, Rabu (14/4/2021).
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menegaskan uji klinis vaksin nusantara bukan merupakan program TNI. Penggunaan RSPAD Gatot Soebroto sebagai lokasi penelitian disebut hanya bersifat kerja sama. Meski demikian, TNI mendukung riset pengembangan vaksin Nusantara. Tentu syaratnya, harus memenuhi ketentuan dari BPOM.
(B.J.P)