PIKIRAN.CO, Bekasi – CEO Indonesian Cyber, Muannas Alaidid turut menanggapi dugaan kasus suap program rumah DP Nol Rupiah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Program down payment DP Nol Rupiah adalah program andalan Anies Baswedan dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam.
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyerahkan janjinya tersebut kepada PD Sarana Jaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Jakarta untuk mengeksekusi janji kampanye program rumah DP Nol Rupiah.
Tetapi dalam proses pelaksanaannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada dugaan suap pembelian tanah untuk program rumah DP Nol Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD DKI Jakarta.
Penyidik KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu, Yoory Corneles Pinontoan selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Selain itu, penyidik juga menetapkan PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah.
Muannas Alaidid meyakini adanya kemungkinan keterlibatan Gubernur DKI Jakarta dalam dugaan kasus suap tersebut bahkan keterlibatan oknum anggota DPRD.
“Saya berkeyakinan karena tidak mungkin tanpa melibatkan oknum DPRD bahkan gubernur,” kata Muannas Alaidid dalam akun Twitter-nya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 9 Maret 2021.
Oleh karena itu, Muannas Alaidid mengajak masyarakat untuk memantau sekaligus mendukung KPK untuk mengusut kasus ini hingga ke akarnya.
“Ayok kita pantau dan dorong KPK RI maksimal membongkar kasus ini,” tutur Muannas Alaidid.
Sebelumnya, kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk program rumah DP Rp. 0 yang menjerat Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya memicu perbincangan warganet mempertanyakan realisasi salah satu janji kampanye Gubernur Anies Baswedan saat berkontestasi dalam Pilgub DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno Ketika itu.
Seperti dilansir Jakarta.tribunnews.com (10/3), anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menyebut, realisasi pembangunan rumah DP Nol Rupiah tak sampai 1 persen.
“Kejadian ini sangat ironis di tengah situasi ribuan warga Jakarta yang belum memiliki rumah yang layak. Ini adalah peringatan keras bagi Pak Anies sebagai gubernur agar tidak melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran,” kata Eneng
Eneng menjabarkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022, target jumlah rusunami dalam program rumah DP Nol Rupiah sebaanyak 232.214 unit. Namun hingga kin realisasinya kurang dari 1.000 unit atau tidak sampai 1 persen.
Dalam kasus ini, KPK mengindikasi adanya dugaan suap dari sembilan objek pembelian tanah yang dilakukan Dirut Sarana Jaya merugikan keuangan negara sekitar Rp. 1 triliun dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK. Kerugian negara ditaksir sebesar Rp100 miliar terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5,2 juta per meter persegi dengan total pembelian Rp217.989.200.000.
(B.J.P)