PIKIRAN.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah tak bisa membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum beberapa waktu lalu.
Tanggapan Mahfud MD diunggah dalam cuitan melalui twitter pribadinya.
Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 6, 2021
Menurut Mahfud, isu “kudeta” Partai Demokrat adalah urusan internal partai. Pelaksanaan KLB oleh sejumlah kader dan mantan petinggi Partai Demokrat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kalau saya menyebut kita tidak bisa melarang KLB karena memang ini masih ada saja orang menuding KLB itu dilindungi, kita enggak ada urusannya. Pemerintah tidak melindungi KLB, enggak. Tetapi memang tidak boleh membubarkan,” kata Mahfud dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (7/3).
Mahfud lantas menyinggung pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak berbuat banyak ketika terjadi dualisme Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tahun 2008 hingga menghasilkan kubu Parung (Gus Dur) dan kubu Ancol (Cak Imin).
Hal serupa juga terjadi pada PKB di era Presiden Megawati Sukarnoputri. “Seperti halnya dulu, saya ulangi, pak SBY enggak membubarkan KLB-nya PKB ada dua dan berkali-kali forum. Bu Mega juga enggak membubarkan KLB-nya Pak Tori [Matori Abdul Jalil],” ucapnya.
“Bukan pak SBY atau Bu Mega memihak, tapi memang menurut UU tidak boleh. Seperti sekarang UU sama berlaku, UU Nomor 9 Tahun 1998, hukumnya jelas,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng khawatir Presiden Jokowi merestui manuver Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. “Kalau betul dilakukan dan dibiarkan, saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi membiarkan kejadian-kejadian semacam ini,” kata Andi dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (6/3) sebagaimana dilansir cnnindonesia.com.
Andi membantah polemik Partai Demokrat adalah masalah internal melainkan sebuah upaya pengambilalihan paksa dari pihak eksternal. Menurutnya, Moeldoko jelas-jelas berada dalam lingkaran dalam presiden dan juga bukan kader Partai Demokrat.
“Ini adalah elemen kekuasaan yang mencoba memainkan perilaku kekuasaan lama untuk mengambil alih partai orang lain,” ujarnya.
(F.A)