spot_img

#MoeldokoSaveDemokrat vs #KLBBodong. Apa Keputusan Kemenkumham?

PIKIRAN.CO, Jakarta – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menghasilkan keputusan pucuk pimpinan partai berlambang bintang mercy tersebut berganti. Mayoritas peserta, memilih Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai Ketua Umum.

Seperti dilansir tribunnews.com (5/3),  Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan tanggapannya soal KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut. “KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dengan darah dingin melakukan kudeta ini,” kata SBY dalam konferensi persnya.

“Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria, dan nilai-nilai moral,” imbuhnya.

Bahkan SBY merasa menyesal sudah pernah memberi kepercayaan pada Moeldoko saat masih menjabat di jajaran TNI. Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI 30 Agustus 2013 pada masa pemerintahan SBY.

“Rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberi kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampunan pada kehadirat Allah SWT atas kesalahan saya itu,” katanya

Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) mengatakan, sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bukan sikap dan perilaku seorang kesatria.

“Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri, melalui kesediannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal vesi KLB ilegal,” ucap AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi 41, Jakarta Pusat, seperti dilansir kompas.com, Jumat (5/3).

Di jagat maya, dua tagar saling adu menjadi “trending topic”. Pertama, #MoeldokoSaveDemokrat.

https://twitter.com/b3doel_/status/1367854213586329608

https://twitter.com/Chaterinee_08/status/1367800094288793605

 

Kedua, #KLBBodong.

 

Saat ini, bola panas bergulir ke Kementerian Hukum dan HAM sebab menurut loyalis AHY yang merupakan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Andi Nurpati –  ada indikasi sarat dukungan “power” terhadap pelaksanaan KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

“Apabila menteri hukum memberikan SK kepada pengurus versi KLB Sumut, itu artinya dukungan power,” ujar Andi Nurpati kepada SINDOnews, Jumat (5/3/2021).

 

(F.G.H)

 

 

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles