spot_img

Nekat Mudik Pakai Kendaraan Pribadi atau Moda Transportasi Umum akan Tetap Kena Sanksi

PIKIRAN.CO, Jakarta – Pemerintah terus berusaha menekan angka penyebaran COVID-19. Salah satu caranya yakni melarang masyarakat mudik Lebaran 2021.

Skemanya pada periode 6-17 Mei 2021, semua moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api akan dibatasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menegaskan, masyarakat yang nekat mudik melalui jalur darat menggunakan kendaraan pribadi nantinya akan diminta untuk putar balik.

Sementara, kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang ketahuan mengangkut penumpang juga akan dikenakan sanksi.

“Khusus bagi kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang nanti akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian, baik penilangan dan tindakan lain sesuai uu yang ada,” tegas seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (8/4/2021).

Ada beberapa jenis kendaraan yang tetap bisa berpergian selama masa larangan mudik berlaku, seperti kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional berpelat dinas, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, dan kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia.

Selain itu, kendaraan yang boleh tetap beroperasi di angkutan penyeberangan yaitu kendaraan pengangkut logistik dan obat-obatan, kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan petugas penanganan pencegahan penyebaran covid-19, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.

Tidak hanya darat, sama hal nya laut dan udara juga menetapkan hal yang sama, melarang operasional untuk penumpang.

Sementara, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menambahkan ada sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara perkeretaapian jika melanggar. Ia akan mengawasi aturan ini bersama Balai Teknik Perkeretaapian, Satgas Penanganan COVID-19, Polri, TNI, dan pemerintah daerah (pemda).

Sama halnya, Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo mengatakan larangan operasional untuk transportasi laut berlaku untuk semua kapal penumpang. Tetapi terdapat beberapa pengecualian, seperti kapal penumpang untuk pekerja imigran, kapal pesiar yang dioperasikan asing, dan kapal yang membawa bahan pokok.

Agus menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada operator yang melanggar aturan larangan mudik tahun ini. Sanksi itu berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan hingga pencabutan izin usaha perusahaan angkutan laut.

“Ini sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Agus.

Selain itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan, pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada maskapai yang melakukan pelanggaran selama periode larangan mudik ini. Mereka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

(N.N.V)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles