spot_img

Perang “Aspek Hukum” Kubu AHY Versus Moeldoko Kemana Bergulir?

PIKIRAN.CO, Jakarta – Bola panas polemik kepengurusan Partai Demokrat kini berada di tangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)

Dikutip dari sindonews.com (21/3/2021), Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia Laksanto Utomo mendesak Menkumham segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan kepengurusan Partai Demokrat 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) jika kelengkapan dokumen penyelenggaraan KLB telah terpenuhi.

Menurutnya, pengadilan-lah yang berhak menguji keabsahan dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan Perubahan AD/ART DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025.

“Dasar Hukum Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dan kebenaran dan/atau keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 dapat diuji di Pengadilan, sebagai sarana resmi bagi para pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan,” tandas Laksanto.

Sementara  Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menekankan proses pengkajian harus dilakukan secara profesional dan independen. Bahkan jika ada yang tidak jelas bisa dilakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak.

“Proses-proses itu harus dengan objektif, profesional, independen dan tidak ada keberpihakan baik untuk veris yang KLB maupun Demokrat yang sekarang. Kalau tidak jelas bisa kan ditanyakan kepada Demokrat KLB maupun yang sekarang terdaftar. Kan memang memungkinkan ada proses klarifikasi,” tutur Asep seperti dilansir okezone.com (19/3/2021).

Sebelumnya menurut Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, kisruh internal partai berlambang bintang mercy tersebut saat ini dihadapkan pada strategi memainkan opini publik dalam aspek ‘status hukum’ Partai Demokrat utamanya berkaitan dengan dugaan adanya perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat pada Kongres 2020 yang lalu.

“Artinya kalau informasi itu benar, kalau itu bisa dibuktikan maka ya itu bisa cacat prosedur dan cacat subtansi, maka itu rawan untuk digugat, nah ini itu kelemahan bagi kubu AHY itu bisa menjadi dasar pertimbangan bagi Kemkumham atau pun pengadilan,” ujarnya seperti dilansir okezone.com pada Kamis (18/3/2021).

Terlebih, Karyono mengaku mendengar salah satu pendiri Partai Demokrat Ilal Ferhard menyatakan bahwa AD/ART Partai Demokrat hasil kongres 2020 tidak diakui, sebab AD/ART tersebut dibuat di luar kongres.

Hal lain yang berpotensi untuk digugat adalah AD/ART tahun 2020 dari pasal yang mengatur kewenangan Majelis Tinggi partai yang dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlihat sekali ada upaya sistematis, terstuktur untuk melanggengkan kekuasaan dinasti kubu Cikeas.

 

 

(F.G.H)

 

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles