PIKIRAN.CO, Jakarta – Polemik KLB Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko rupanya disorot Reuters yang bermarkas di London, Inggris.
Reuters memberitakan bahwa KSP Moeldoko telah ditunjuk sebagai ketua umum dari partai oposisi, yang berlawanan dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut media tersebut, ditunjuknya Moeldoko sebagai pimpinan partai oposisi justru akan membuat pemerintah semakin kuat meski ada banyak penolakan.
Pasalnya, seorang KSP yang hubungannya sangat erat dengan Presiden Joko Widodo ditunjuk sebagai ketua partai oposisi merupakan langkah yang menguntungkan koalisi presiden.
Sebaliknya, hal ini justru akan memperlemah kekuatan oposisi.
“Dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen – meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya,” dikutip dari Reuters pada Senin, (8/3).
“Koalisi Jokowi, sebutan presidennya, sudah menguasai 74% dari 575 kursi parlemen di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu, dan dukungan dari Partai Demokrat akan memberinya 9 poin persentase lebih banyak,” tulis Reuters.
Meski demikian, Kepemimpina Moeldoko ditentang oleh ketua umum resmi Partai Demokrat, AHY. Agus Harimurti Yudhoyono berkukuh mengatakan dia tetap menjadi ketua umum yang sah.
AHY putra SBY termasuk salah satu pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden di ajang Pilpres 2024 mendatang.
“Kongres luar biasa, ilegal, dan inkonstitusional ini diadakan oleh sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor eksternal,” bahas Reuters lagi.
AHY mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan pengaduan soal KLB Partai Demokrat ke aparat penegak hukum.
Namun, beberapa analis mengatakan Presiden Jokowi akan mendapat keuntungan dari staf seniornya yang memimpin partai.
“Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024, tapi hari ini, dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan,” kata Hendri Satrio, seorang analis politik di Universitas Paramadina.
Namun, media asing ini mengungkapkan Hendri Satrio tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan mana yang sah antara Moeldoko atau AHY.
(D.C.A)